Notification

×

Peringati Hari Tani Nasional, Ini tuntutan APBM Kota Parepare

Jumat, 24 September 2021 | 13.43 WIB Last Updated 2021-09-24T05:54:49Z

 

Aliansi Petani Bersama Mahasiswa

PAREPAREINFORMASI.COM - Memperingati Hari Tani Nasional, Aliansi Petani Bersama Mahasiswa (APBM) menggelar aksi damai disejumlah titik di Kota Parepare, Jum'at (24/9).


Aksi konsolidasi ini dikawal oleh aparat kepolisian Kota Parepare di Universitas Muhammadiyah (Umpar), jalan Jendral Sudirman, dan kantor DPRD Parepare.


Asrianto, Presiden Mahasiswa (Presma) Umpar mengatakan dalam aksi damai ini mengangkat isu-isu lokal dan nasional yang perlu diperhatikan pemerintah.


Aliansi Petani Bersama Mahasiswa


"Kita angkat tiga isu lokal dan nasional. Untuk isu lokal yakni mendesak pengadaan sertifikat kepada petani dan peternak. Mendesak pengadaan kontener sampah dipesisir pantai, dan isu nasional menolak pembangunan beton di daerah pesisir," kata Asrianto.


Nantinya pengadaan sertifikat itu digunakan untuk memberikan subsidi kepada petani dan peternak, seperti pemberian pupuk dan bibit.


"Banyak petani yang kita lihat mereka bayar pupuk dan bibit,tapi itu setelah panen. Namun, ketika panennya gagal mereka dapat darimana, tidak mendapatkan untung malah mendapat kerugian, makanya pengadaan sertifikat perlu dilakukan pemerintah," tuturnya.


Selanjutnya, perlu adanya kontener sampah dipesisir pantai agar sampah disekitar pantai Kota Parepare tidak menumpuk.


"Saat tidak adanya kontener sampah, maka sampah membeludak dipinggir pantai itu akan merusak kelestarian dan ekosistem dipesisir pantai Kota Parepare," ujarnya.


Menurut Asrianto melalui pengkajian bahwa pembangunan beton di daerah pesisir merusak ekosistem dan mengakibatkan cuaca serta kondisi pesisir berubah drastis, hal ini dapat merusak lingkungan tersebut.


Dia juga menegaskan akan terus mengfollowup tuntutan ini, sampai pemerintah pusat dan pemerintah Kota Parepare menerima tuntutan tersebut.


"Semoga isu tuntutan ini diterima,saya berharap bahwa kita harus tanamkan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya sudah ada bantuan, tapi kadang dimainkan oleh elit politik. Makanya, hanya beberapa yang mendapatkan subsidi. Kami harap bantuan itu diberikan ke warga pelosok secara merata," tutupnya.


(hi)

×
Berita Terbaru Update