Parepareinformasi.com, Parepare -Wali Kota Parepare Tasming Hamid menghadiri kegiatan Pembukaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Auditorium B.J. Habibie, Parepare, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri, Akbar Ali. Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, Ketua Bawaslu Kota Parepare Muh. Zainal Asnun, Ketua KPU Kota Parepare, Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare, unsur pimpinan Kemendagri, serta jajaran pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peserta juga berasal dari unsur Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyambut baik pelaksanaan kegiatan konsolidasi data politik tersebut di Kota Parepare. Ia menilai forum ini sebagai ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyatukan data dalam merumuskan strategi pemantauan politik daerah yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik.
Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di daerah, tegas Tasming.
Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Akbar Ali menjelaskan peran Kemendagri dalam memfasilitasi demokrasi kepemiluan, mulai dari penyusunan regulasi politik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, hingga pendidikan politik kepada masyarakat. Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang dinilai bertujuan meningkatkan proporsionalitas penyelenggaraan pemilu, meski berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran dan sosialisasi.
Dalam laporan panitia, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Kemendagri, Sahrulyadi, menekankan pentingnya penguatan strategi pemantauan perkembangan politik melalui deteksi dini dan analisis berbasis data. Menurutnya, integrasi data yang sistematis dan akurat menjadi kunci dalam membaca dinamika sosial-politik serta merumuskan langkah antisipatif pemerintah.
Kegiatan konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi yang berintegritas di daerah. (*)
