 |
| Foto : Dokumentasi/ist |
Sejumlah legislator yang hadir pada rapat itu, tidak puas dengan penjelasan Sekda Parepare, Iwan Asaad.
Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief menyebut, kinerja Pemkot Parepare terkesan mempersulit.
"Itu sesuai adagium birokrasi jadul; kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Mulai Sekda, Kepala BKD (Jamaluddin Ahmad) tidak ada yang bisa menjawab kenapa belum dicairkan (TPP)," kata Yasser.
"Masalah TPP ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Kemudian sudah dianggarkan juga di APBD. Kok, baru sekarang kita kembali membahas soal aplikasi kinerja?," sambungnya.
YL, akronim Yasser Latief menilai komunikasi antara walikota dengan bawahannya tampak kaku. Padahal, kata dia, TPP ini sangat penting bagi ASN.
"Alasannya walikota masih di luar. Apa susahnya berbicara via telepon? Melaporkan hasil di BPKP secara daring. Toh, selama pandemi juga kita terbiasa dg virtual. Artinya, walikota memang tidak menganggap penting masalah TPP ini," ujar YL.
Hal senada diungkapkan Legislator Nasdem Parepare Asmawati Zainuddin. Ia menilai pembahasan TPP bersama pemkot tidak efektif. Kata dia, tidak ada pejabat yang bisa jawab kepastian pembayaran TPP.
"Tidak ada yang bisa jawab, kapan pastinya dibayarkan TPP. Memang mau dibayarkan, tapi kapan?. Tidak ada jawaban. Tadi hanya berkutat di angka. Besarannya. Jadi alasannya tinggal teknis. Tapi sampai sekarang tidak ada teknisnya," katanya.
Sekda Parepare Iwan Asaad mengakui belum bisa menyampaikan jadwal pasti pencairan TPP. Kata dia, Tim TPP baru akan melaporkan hasil konsultasi dengan BPKP Sulsel, serta hasil rapat dengan DPRD. Itu menunggu Walikota Taufan Pawe kembali ke Parepare.
(rls/asm)
