Parepareinformasi.com, Parepare - Musyawarah Daerah (Musda) VI Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Parepare akan digelar pada Ahad, 3 Mei, di Auditorium BJ Habibie. Dalam forum kali ini, panitia menerapkan mekanisme pencalonan ketua yang berbeda dari periode sebelumnya.
Sekretaris Umum ICMI Orda Parepare yang juga Ketua Steering Committee (SC) Musda, Dr. Nasir T, menjelaskan bahwa seluruh calon ketua kini harus diusulkan secara resmi oleh Organisasi Satuan (ORSAT) dan Orda. Mekanisme ini mengacu pada tata tertib pencalonan dan pemilihan seperti yang berlaku dalam Muktamar ICMI.
“Perubahan ini dimungkinkan karena pada periode ini ICMI Parepare telah memiliki delapan ORSAT yang aktif. Ini baru pertama kali terjadi, sehingga proses pencalonan bisa mengikuti prosedur organisasi secara lebih ideal,” ujar Nasir.
Delapan ORSAT tersebut tersebar di empat kecamatan serta empat perguruan tinggi, yakni IAIN Parepare, Institut Teknologi BJ Habibie, Institut Agama Islam DDI (IAS), dan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Selain ORSAT, Orda juga memiliki hak untuk mengusulkan calon ketua.
Dalam mekanisme yang ditetapkan, setiap ORSAT memiliki tiga suara, Orda sembilan suara, Organisasi Wilayah (Orwil) satu suara, serta Badan Otonom (Batom) tiga suara. Dengan komposisi ini, total pemilih diharapkan mencerminkan keterwakilan organisasi secara lebih proporsional.
Nasir menilai, penerapan sistem ini akan membuat dinamika Musda lebih kompetitif sekaligus transparan. “Jika sebelumnya proses pencalonan cenderung terbatas, kini ruang partisipasi lebih terbuka. Ini penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan yang terpilih,” katanya.
Sejumlah pengamat organisasi di Parepare juga menilai perubahan ini sebagai langkah maju dalam tata kelola organisasi. Mekanisme berbasis usulan resmi dinilai dapat meminimalisasi konflik internal serta meningkatkan akuntabilitas proses pemilihan.
Musda VI ICMI Parepare diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat konsolidasi organisasi dalam menjawab tantangan sosial dan keumatan di tingkat daerah.(*)
