PAREPARE– Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, bergerak cepat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat pelaksanaan program tersebut di Kota Parepare. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 18 titik layanan.
Hal tersebut disampaikan Hermanto dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota yang digelar di Ruang Pola. Ia menegaskan, Satgas MBG akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup, agar pengawasan dan pelaksanaan program berjalan maksimal, ujarnya saat jumpa pers di rujab wakil walikota Parepare, Minggu (15/2/2026).
Saat ini, 13 SPPG telah beroperasi di Parepare. Pemerintah kota menargetkan penambahan hingga 18 SPPG agar seluruh penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, dapat segera menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami berharap target ini segera tercapai supaya anak-anak kita bisa menerima manfaat MBG secara merata,” ujarnya.
Hermanto juga meminta pihak SPPG memperhatikan variasi menu makanan agar siswa tidak merasa bosan. Menu diharapkan berganti setiap hari, seperti ayam, daging sapi, hingga olahan lain yang disukai anak-anak.
Terkait susu, penerima MBG mendapatkan jatah satu kali dalam seminggu dan wajib diberikan kepada siswa. Jika bahan baku mengalami kendala, dapat diganti dengan vitamin susu sesuai ketentuan.
Selain siswa, kelompok B3 yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang belum bersekolah juga wajib menerima manfaat MBG. Jika ada yang belum terlayani, masyarakat diminta segera melapor ke SPPG atau dapur terdekat.
Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, program MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan dengan penyesuaian menu berupa makanan kering.
Dari sisi pengawasan, Pemkot Parepare telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk rutin memeriksa kebersihan dapur, termasuk memastikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berfungsi dengan baik. Hermanto menyoroti pentingnya kontrol rutin agar tidak menimbulkan bau dan pencemaran.
Sebelum beroperasi, setiap SPPG juga melalui verifikasi kelayakan oleh tim pengawasan MGN melalui koordinator wilayah. Pemeriksaan meliputi kelengkapan alat, kondisi tempat, tenaga kerja, hingga relawan sebelum izin operasional diterbitkan.
Hermanto menegaskan, pihak sekolah berhak mengganti SPPG apabila dinilai tidak memenuhi standar, dengan tetap berkoordinasi sesuai prosedur.
Ia menambahkan, program MBG merupakan program Presiden RI, Prabowo Subianto, yang harus disukseskan bersama. Program ini dinilai membantu masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sebelumnya tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah, sehingga kini dapat menikmati makanan bergizi secara gratis. (*)
