PAREPARE– Sekretaris Daerah, Amarun Agung Hamka, menegaskan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni kelurahan. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan penerangan hukum dan pencegahan korupsi melalui Program Jaga Desa/Kelurahan yang digelar Kejaksaan Negeri Parepare, Kamis (15/1/2026).
Amarun, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Parepare beserta jajaran yang dinilainya tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina yang membimbing, mengingatkan, dan mengayomi aparatur pemerintahan di Kota Parepare. Menurutnya, Program Jaga Desa/Kelurahan memiliki makna strategis karena pencegahan korupsi tidak boleh dimaknai semata sebagai penindakan hukum.
“Penjagaan korupsi harus dimulai dari penguatan tata kelola, sistem, dan kesadaran aparatur sejak dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan kelurahan merupakan wilayah yang rawan risiko, bukan hanya karena potensi niat buruk, tetapi sering disebabkan keterbatasan pemahaman regulasi, lemahnya sistem administrasi, ketidaktertiban pencatatan, serta minimnya pengawasan berbasis data.
Amarun juga mengungkapkan masih ditemukannya kelurahan yang belum tertib dalam administrasi, seperti kegiatan yang tidak terdokumentasi dengan baik dan pembelanjaan yang tidak dicatat secara lengkap. Melalui Program Jaga Desa/Kelurahan, para lurah diharapkan dapat menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan agar aman secara hukum.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa integritas aparatur tidak cukup hanya mengandalkan moral pribadi, melainkan harus ditopang oleh sistem yang transparan dan terdokumentasi. Menurutnya, kehadiran Program Jaga Desa/Kelurahan menjadi penting karena membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Parepare, lanjut Amarun, berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Jaga Desa/Kelurahan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan anggaran ke depan. Meski Wali Kota Parepare tengah menjalankan tugas kedinasan ke Jakarta, komitmen tersebut tetap ditegaskan agar seluruh kelurahan mendapat pendampingan yang optimal.
Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh lurah menjadikan program ini sebagai bekal dalam menjalankan amanah publik. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari seberapa bersih, tertib, dan bermanfaatnya anggaran tersebut bagi masyarakat. (*)